PARAREM KASUKERTAN JAGAT KRAMA DESA CENGKOK 2022

PARAREM

KASUKERTAN JAGAT

DESA ADAT CENGKOK

KECAMATAN MENGWI

KABUPATEN BADUNG

2022

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka Pararem Desa Adat Cengkok Tentang Pengaturan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, Tamiu di Desa Adat Cengkok ini bisa disusun dan disahkan dalam Paruman Desa Adat Cengkok. Pararem ini merupakan Hukum Adat dalam rangka pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Awig-Awig Desa Adat Cengkok sane Kewah-Uwuhin kasurat ring warsa 2018, disesuaikan dengan dresta dan perkembangan situasi yang terjadi.

Pararem Desa Adat Cengkok tentang Pengaturan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, Tamiu di Desa Adat Cengkok ini dijadikan pedoman kerja bagi Prajuru Desa Adat Cengkok di dalam pengelolaan tata laksana krama di Desa Adat Cengkok.

PARAREM DESA ADAT CENGKOK

Nomor : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENGATURAN KRAMA DESA ADAT, KRAMA TAMIU, TAMIU

DESA ADAT CENGKOK

Menimbang	:	a.	Bahwa Desa Adat memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri dan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berakar dari kearifan lokal dan nilai-nilai budaya mempunyai wewidangan yang jelas, krama pendukung, dan tata pemerintahan Desa Adat;
	:	b.	Bahwa Desa Adat Cengkok mempunyai wewidangan yang sangat strategis sebagai daya tarik wisata yang sangat diminati pendatang, untuk tinggal dan atau berinvestasi;
		c.	Bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu di perlukan pararem; dan
		d.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan pararem pengaturan krama desa adat ,krama tamiu,dan tamiu.

Mengingat	:	a.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		b.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
		c.	Peraturan gubernur bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat di bali
		d.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali;
		e.	Awig-awig Desa Adat Cengkok, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Memperhatikan

Hasil paruman desa adat/prajuru desa adat Cengkok pada Hari Minggu Tanggal 19 Bulan Juni Tahun 2022 (berita acara paruman desa adat/prajuru desa adat)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pararem Desa Adat Cengkok tentang pengaturan krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adat adalah Desa Adat Cengkok yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur mengurus rumah tangga sendiri

2. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu

3. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau penyelesaian perkara adat/wicara di Desa Adat

4. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Cengkok

5. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Cengkok

6. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat Cengkok untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Cengkok

7. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama di Desa Adat

8. Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas yang jelas

9. Swadarma adalah kewajiban yang harus dilaksanakan/dijalankan

10. Swadikara adalah hak yang bisa didapatkan.

11. Dudukan adalah kontribusi wajib dari krama tamiu dan tamiu

12. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan desa adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat melalui baga Parhyangan, baga pawongan, dan baga palemahan

13. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.

14. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.

15. Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdi pada sesama umat manusia, dan menyayangi

BAB II
MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

1. Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Prajuru, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam melaksanakan pengaturan swadarma dan swadikara krama desa adat ,krama tamiu,dan tamiu

2. Pararem ini bertujuan untuk:

a. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam pengembangan potensi Desa Adat untuk kesejahteraan Bersama;

b. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu guna mewujudkan kesejahteraan umum;

d. meningkatkan ketahanan sosial budaya Krama Desa Adat guna mewujudkan Krama Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional

e. meningkatkan peran dan tanggungjawab krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu dalam melaksanakan Swadarma dan Swadikara.

Pasal 3

Ruang lingkup pararem ini meliputi:

a. Parahyangan Desa Adat

b. Pawongan Desa Adat

c. Palemahan Desa Adat

d. Pengaturan Krama Desa Adat Krama Tamiu, dan Tamiu

e. Swadharma dan Swadhikara Krama Desa Adat Krama Tamiu, dan Tamiu

f. Larangan dan ketentuan sanksi

BAB III
PARAHYANGAN DAN PAWONGAN DESA ADAT

Pasal 4

(1) Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara krama desa dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan desa atau kahyangan tiga.

(2) Pawongan merupakan sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar Krama di Wewidangan Desa Adat.

(3) Krama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Krama Desa Adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat di Desa Adat;

b. Krama tamiu, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil tetapi tercatat di Desa Adat; dan

c. Tamiu, yaitu orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat.

d. Syarat-syarat dan tata cara pencatatan sebagai Krama Tamiu dan Tamiu diatur dalam Pararem Pengaturan Krama Desa Adat.

BAB IV
PALEMAHAN DESA ADAT

Pasal 5

(1) Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat.

(2) Palemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual.

(3) Tanah Desa Adat memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi.

(4) Tanah guna kaya memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah.

Pasal 6

(1) Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di Palemahan Desa Adat wajib menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban.

BAB V
TUGAS PRAJURU DALAM

PENGATURAN KRAMA

Pasal 7

(1) Prajuru Desa Adat melaksanakan pengaturan Krama Desa Adat, krama tamiu dan tamiu

(2) Prajuru Desa Adat membentuk petugas dudukan dalam pengaturan Krama Desa Adat krama tamiu dan tamiu

(3) Pengaturan Krama dipertanggung jawabkan kepada Paruman Desa Adat.

Pasal 8

(1) Prajuru Desa Adat melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 7, Ayat (1) :

a. Melakukan monitoring dan pengawasan swadarma dan swadikara Krama Desa Adat Cengkok.

b. Memastikan pelaksanaan swadarma dan swadikara Krama Desa Adat Cengkok berjalan sesuai dengan Pararem.

c. Memberikan teguran dan sangsi kepada Krama Desa Adat Cengkok yang tidak melaksanakan swadarma berdasarkan Awig-Awig dan Pararem.

(2) Prajuru Desa Adat sebagaimana Pasal 7, Ayat (2) wajib mempertanggungjawabkan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c dalam paruman Desa Adat Cengkok

Pasal 9

(1) Petugas dudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) melaksanakan dudukan kepada krama tamiu dan tamiu

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) harus mendapatkan penugasan dari Bandesa Adat berupa Surat Perintah Tugas (SPT) dan membawa kartu Nama

(3) Dana dudukan yang dipungut wajib disetor ke kas Desa Adat dengan bukti setoran pungutan ke rekening Desa Adat

(4) Hasil dana dudukan dipertanggung jawabkan penggunaannya kepada karma desa adat, karma tamiu, dan tamiu

Pasal 10

(1) Dana dudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) dimanfaatkan oleh desa adat

(2) Pemanfaatan dudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai berikut

a. Penyelenggaraan Sukerta tata Parahyangan

b. Penyelenggaraan sukerta tata Pawongan

c. Penyelenggaraan sukerta tata Palemahan

BAB VI
SWADARMA DAN SWADIKARA

Pasal 11

(1) Swadarma Krama Desa adat:

a. Krama Desa Adat melaksanakan sawadarma/kewajiban penuh terkait ayahan Desa Adat dalam bidang Parahyangan, Pawongan dan Palemahan.

b. Krama Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

c. Tamiu melaksanakan swadarma/kewajiban terbatas terkait ayahan Desa Adat Cengkok

(2) Swadarma krama tamiu dan tamiu sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, jika berinvestasi wajib membayar dudukan yang diperuntukkan sebagai dana pengembalian investasi Desa Adat

Pasal 12

(1) Penggunaan dana inventasi sebagaimana pada pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

a. Pengenaan Dana berdasarkan Luas Lahan yang dibeli/dikontrak :

1. Luas Tanah sampai dengan 1 (satu) Hektare : Rp.1.000.000,-per Are

2. Luas Tanah diatas1(satu) Hektare s/d 2 (dua) Hektare :

Rp. 150.000.000,

3. Luas Tanah diatas 2 Hektare dikenakan sebesar Rp. 250.000.000

b. Pengenaan Dana berdasarkan Jenis Investasi dan Besaran Investasi :

1. Bangunan Komersial 1,2 % dari RAB

2. Bangunan Non Komersial 1,0 % dari RAB

c. Penentuan RAB bangunan ditetapkan setandar per meter bangunan ;

1. Bangunan type A seperti: Hotel, Rumah Mewah, Villa, Retaurant, Perkantoran, Rumah Kos Mewah dan sejenisnya ditetapkan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per m2

2. Bangunan type B seperti: Toko, Ruko, Gudang, Rumah Tinggal Sederhana dan sejenisnya Ditetapkan @ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per m2

3. Kolam Renang ditetapkan @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per m2.

d. Ketentuan maksimum pengembalian dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah).

(2) Bila menggunakan tanah ayahan desa sebagai akses masuk dikenakan biaya konvensasi, sebagai berikut:

a. Bila berdomisili dikenakan dana Jaga Baya

b. Dana jaga baya sebagaimanan huruf a, bagi krama tamiu sebesar Rp. 120.000/6 Bulan

c. Dana jaga baya sebagaimanan huruf a, bagi tamiu sebesar Rp. 150.000/6 Bulan

(3) Adapun ketentuan Kontribusi/Dana Partisipasi dari pasal di atas dan dikenakan per bulan dapat di golongan dalam tabel di bawah ini :

No	Jenis Usaha	Klasifikasi Usaha	Kewajiban Dana Partisipasi per bulan
No	Jenis Usaha	Klasifikasi Usaha	Ukuran Beras	Kesetaraan
1	Usaha Dagang	A1. Mini Market Modern/Waralaba	Dilarang	Rp.	-
		A2. Pertokoan	10 Kg	Rp.	100.000
		A3. Warung/Toko Kecil	5 Kg	Rp.	50.000
		A4. Pedagang Kaki Lima	2,5 Kg	Rp.	25.000
2	Usaha Jasa	B1. Penyewaan Kendaraan	10 Kg	Rp.	100.000
		B2. Potong Rambut	5 Kg	Rp.	50.000
		B3. Rumah Kost (1-10 kamar)	5 Kg	Rp.	50.000
		B3. Rumah Kost (11 Kamar Keatas)	10 Kg	Rp.	100.000
		B4. Bengkel Mobil/Cat/Las	10 Kg	Rp.	100.000
		B5. Begkel Sepeda Motor	5 Kg	Rp.	50.000
		B6. Salon/Spa/Sejenisnya	10 Kg	Rp.	100.000
		B7. Café Remang-remang	Dilarang	Rp.	-
		B8. Praktik Dokter/Bidan	10 Kg	Rp.	100.000
		B9. Notaris	20 Kg	Rp.	200.000
		Jasa Keuangan:
		- Bank/BPR	20 Kg	Rp.	200.000
		- Koperasi	10 Kg	Rp.	100.000
3	Usaha / Perusahaan	C1. Gudang Rongsokan :		Dilarang
		C2. Pemecahan Kayu	20 Kg	Rp.	200.000
		C3. PT	30 Kg	Rp.	300.000
		C4. CV	20 Kg	Rp.	200.000
		C5. Penginapan	30 Kg	Rp.	300.000
		C6. Villa	30 Kg	Rp.	300.000
		C7. Restaurant	30 Kg	Rp.	300.000
		C8. Ternak / Potong Ayam
		- Besar	10 Kg	Rp.	100.000
		- Kecil	5 Kg	Rp.	50.000
		C9. Toko Bangunan	10 Kg	Rp.	100.000
		C10. Usaha Genteng/Alang-alang	10 Kg	Rp.	100.000
		C11. Usaha Tanaman	5 Kg	Rp.	50.000

Pasal 13

(1) Swadikara/Hak Krama di Desa Adat adalah sebagai berikut:

a. Krama Desa Adat Memiliki swadikara/hak penuh di Desa Adat Cengkok dalam bidang Parahyangan, Pawongan dan Palemahan.

b. Krama Tamiu memiliki swadikara/hak terbatas di Desa Adat Cengkok dalam bidang Parahyangan, Pawongan dan Palemahan seperti dalam penjelasan terlampir.

c. Tamiu Memiliki swadikara/hak terbatas di Desa Adat Cengkok dalam bidang Pawongan dan Palemahan seperti dalam penjelasan terlampir.

(2) Swadikara sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas secara terbatas hanya dalam hal tertentu saja diantaranya :

a. Mendapat pemantauan keamanan dari Desa Adat

b. Mendapat pelayanan administrasi Desa Adat Cengkok.

c. Dapat memanfaatkan fasilitas umum di Desa Adat atas ijin dari Prajuru Desa Adat Cengkok.

d. Dapat dimasukan sebagai Krama Desa Adat Cengkok apabila sudah mempunyai rumah pakubonan yang lengkap dan tidak tercatat sebagai Krama Desa Adat lainnya dengan hak-hak terbatas serta wajib diverifikasi olih tim desa adat.

(3) Swadikara sebagaimana pada ayat (1) huruf c, adalah hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas secara terbatas hanya dalam hal tertentu saja diantaranya:

a. Mendapat pemantauan keamanan dari Desa Adat

b. Mendapat pelayanan administrasi Desa Adat Cengkok.

c. Dapat memanfaatkan fasilitas umum di Desa Adat atas ijin dari Prajuru Desa Adat Cengkok.

BAB VII
LARANGAN DAN KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

Setiap krama Desa Adat, krama Tamiu dan Tamiu dilarang melanggar awig-awid dan pararem Desa Adat.

Pasal 15

(1) Sanksi Krama Desa Adat disesuaikan dengan Awig-Awig dan Pararem Desa Adat yang berlaku.

(2) Krama Tamiu dan Tamiu mendapatkan sanksi antara lain:

a. Tidak mendapatkan layanan administratif secara hukum adat.

b. Tidak bisa berinvestasi dan atau berdomisili di Desa Adat Cengkok.

c. Untuk bisa berdomisili di Desa Adat Cengkok wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Prajuru Desa Adat Cengkok.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

(1) Ketentuan-ketentuan tentang swadarma dan swadikara yang belum diatur dalam Pararem ini, dapat diatur tersendiri berdasarkan persetujuan Paruman Desa Adat Cengkok.

(2) Pararem ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BANDESA ADAT CENGKOK,

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA

DALAM PARUMAN DESA ADAT

PADA TANGGAL: 19 JUNI 2022

PANYARIKAN DESA ADAT

MENGETAHUI

MAJELIS DESA ADAT (MDA)

PROVINSI BALI

NOMOR : ...........................................................

TANGGAL : .......................................................

BANDESA AGUNG